RakyatPro

BUKAN SEKEDAR BERITA

HUKUM

WAKIL BUPATI Muna di Duga Melakukan KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

 


Jakarta, Rakyat Pro Ketua Umum KOMNAS Perlindungan Anak Indonesia Arist Merdeka Sirait menegaskan kembali tidak ada kata DAMAI  dan TOLERANSI untuk kasus kejahatan seksual yang diduga dilakukan Wakil Bupati Kabupaten Muna, sebagai pejabat pemerintah di Sulawesi Tenggarah terhadap BUNGA (14) bukan nama sebenarnya.Lebih jauh Arist Merdeka Sirait menegaskan, bahwa sesuai  dengan ketentuan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang  Penerapan dari PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, junto UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Wakil Bupati Muna terduga pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat diancam dengan  pidana penjara 20 tahun dan diberhentikan dari tugas dan jabatannya. 
Demikian juga bersesuaian dengan dengan Ketentuan UU RI tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), bagi siapapun yang menjadi perantara yang sengaja mengekploitasi dan menyediakan anak untuk dijadikan korban  kejahatan seksual   Wakil Bupati Muna dapat dikenakan dengan  pasal berlapis dengan ancaman 15 tahun pidana penjara.
Arist menambahkan , atas perbuatan tercelah  yang diduga dilakukan Wakil Bupati Muna ini, KOMNAS  Perlindungan Anak segera mendesak Gubernur Sultra  meminta  Menteri Dalam Negeri menonaktifkan Wakil Bupati  Muna dari tugas dan jabatannya.
Demikian juga, KOMNAS Perlindungan Anak mendesak Kapolres Muna untuk segera melakukan penyidikan dan penyelidikan dan bila sudah ditemukan dua alat bukti  minimal yang cukup,  maka Wakil Bupati  Muna dapat segera ditahan dan menyerahkan  proses hukumnya kepada Jaksa Penuntut Umum.
Demi keadilan hukum bagi korban, dan memastikan  proses hukumnya, KOMNAS Perlindungan Anak akan terus mengawal proses hukum dan memberikan dukungan kepada Polres Muna.
Sementara itu Kapolres Muna AKBP Dedy  Nugroho mengatakan saat ini pihaknya masih mengumpulkan bukti dan saksi saksi untuk mengungkap kasus tersebut terhadap terduga pelaku.
Ia belum bisa memastikan apakah perbuatan tersebut dilakukan oknum pejabat atau bukan.
 ” kan kita masih kumpulkan bukti dan saksi saksi. kalau yang menyebut pejabat itu kita masih dalami tapi kalau dari keterangan itu memang arahnya ke sana mengarahnya kepada pejabat,” kata Dedy.  
Sejauh ini, lanjut Dedy sudah ada beberapa saksi yang telah dimintai keterangannya antara lain orang tua korban selaku pelapor.  
Dalam kasus tersebut  pihaknya sudah menetapkan satu orang tersangka yang diduga sebagai pelaku perdagangan anak di bawah umur itu.  Kita sudah menetapkan satu orang tersangka berjenis kelamin perempuan yang diduga sebagai perantara perdagangan anak. Dan yang sudah jadi tersangka ini belum menyebut  bahwa yang dimaksud pelaku itu adalah Wakil Bupati Muna.
Atas kasus  Kejahatan Seksual yang diduga dilakukan Wakil Bupati Muna terhadap Bunga (14) inilah momentum bagi masyarakat Muna secara khusus untuk Gubernur  Sulawesi Tenggara untuk mendeklarasikan bahwa SULTRA DARURAT KEKERASAN. Dengan demikian, situadi ini dapat mengajak dan mendorong partisipasi masyarakat SULTRA untuk membangun gerakan perlindungan anak berbasis kampung dan desa dan atau masyarakat. 
“Inilah kesempatan bagi masyarakat Muna untuk mengkahiri kekerasan terhadap anak baik dilingkungan rumah, lingkungan sosial anak, sekolah dan ruang publik.
Seharusnya pejabat publik mengayomi dan melindungi serta memberi penceraharan terhadap masyarakat.Bukan malah melakukan tindakan yang merugikan bahkan meresahkan masyarakat.Perlu di ingat tindakan pejabat publik bisa menjadi role model di kalangan masyarakat.Berharap pejabat tersebut segera di proses sesuai hukum yang berlaku. ( Team )

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *