RakyatPro

BUKAN SEKEDAR BERITA

SUARA RAKYAT

Menakar Keseriusan Pemerintah Dalam Upaya Penegakan Hukum Terkait Kasus Rasisme dan Ujaran Kebencian

Surabaya, Rakyat Pro Insiden perusakan bendera, persekusi hingga soal rasisme sampai detik ini belum berahkir.Kasus HAM bagaikan tumpukan kertas yang tidak pernah di sentuh.Hanya janji yang di berikan untuk penyelesiannya, tapi faktanya hingga saat ini tidak ada yang terselesaikan.Mengenai kasus perusakan bendera beberapa hari ini hampir sebagian tokoh politik mengeluarkan pernyataan hingga berkunjung ke Kota Surabaya.Tapi seharusnya kasus tersebut jangan di bawa ke ranah politik.Dan berbagai agenda yang di lakukan oleh Gubernur, Wagub, Kapolda hingga Walikota ternyata tidak melibatkan seluruh penghuni asrama yang berasal dari Papua. Olleh karena itu masyarakat khususnya rakyat Papua menginginkan penegakan hukum secara cepat dan pastinya tangkap aktor intelektualnya.

Ucapan permintaan maaf dari Presiden Jokowi tidak cukup tanpa ada perintah untuk memproses secara hukum.Memang, Gubernur, Walikota hingga Kapolda semua sudah menyampaikan permintaan maaf bahkan sudah melakukan berbagai agenda pertemuan dengan warga Papua.Saat RP mencoba melakukan konfirmasi hal tersebut ke Federasi kontraS  melalui  Andi selaku Sekjen mengatakan masih menunggu satu dua hari ini mengenai penegakan hukum sejauh mana prosesnya.Yang menjadi catatan dari Federasi KontraS atas kejadian perusakan bendera adalah perlakuan dari aparat yang mana seharusnya memberi perlindungan bukan malah melakukan tindakan represif.

Terliat  di TKP aparat membuka secara paksa pagar asrama, aparat juga menembakkan gas air mata, aparat di duga juga melakukan pemukulan.Seharusnya yang di halau ormasnya dan memberikan perlindungan kepada para mahasiswa Papua.Di samping itu di kepolisian ada bagian Intelkam yang mana bisa berdialog dengan para mahasiswa.Yang perlu di ketahui mereka ini mahasiswa bukan penjahat.

Dalam waktu  dekat  Federasi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( kontraS )  berencana akan melaporkan Kapolrestabes ke Propam.
Perlu di ketahui penyerangan asrama mahasiswa Papua bukan sekali.Terkesan dalam insiden terjadi pembiaraan bukan pangamanan padahal para mahasiswa ini sudah terkepung dan terancam oleh kelompok massa, harusnya di lindungi.Di situ lah terdengar lontar – lontaran kata rasis dari oknum aparat dan kelompok massa.Sampai berita ini di turunkan belum ada penetapan tersangka.

Harapannya ada permintaan maaf dari pihak kepolsian.Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan sudah ada 40 akun penyebar hoaxs yang sudah di tutup.Tidak ada peluru karet yang ada gas air mata yang berfungsi untuk memisahkan kedua belah pihak, ujarnya.Versi dari aparat di dalam asrama terdapat bom molotov, tombak dll.Soal rasisme akan di lakukan pengusutan dan penyidikan, dan masih di lakukan.Berdasarkan penyidikan internal tidak ada aparat yang melakukan ujaran kebencian dan menyebut nama hewan.

Mendesak Gubernur Jatim Khofifah membangun dialog kultural warga Jatim dan mahasiswa Papua.
Bagi Walikota Bu Risma agar segera memecat Kasatpol PP karena tidak mampu mengendalikan anak buahnya yang mana justru makin ricuh.Berharap konflik Papua harus segera di akhiri dan di butuhkan tindakan cepat dari Pemerintah dan aparat kepolisian.

Kalau insiden ini di biarkan bisa jadi akan ada benturan sosial dengan tujuan berbeda yang menggunakan bendera merah putih dan bendera bintang kejora.Eskalasi massa ini bisa di turunkan dengan cara penegakan hukum.Begitu juga waktu RP mencoba mananyakan kepada narasumber yang tinggal di Sorong mengenai situasi terkini  melalui sambungan telpon ternyata masih siaga satu. 

Dan tuntutannya sama yaitu penegakan hukum termasuk bagi oknum yang terlibat.Di butuhkan dialog  dan ketegasan Pemerintah dalam mengakhiri konflik Papua.Serta jaminan keamana bagi warga Papua yang tinggal di wilayah seluruh Indonesia.( Yud/Che )

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *