RakyatPro

BUKAN SEKEDAR BERITA

politik

Surabaya, Rakyat Pro KPU sudah menyampaikan ke publik perihal para Caleg dan DPD mantan napi korupsi.

Ironis memang seharusnya sebagai wakil rakyat itu bersih dari tindakan korupsi. Apa jadinya mantan napi jadi corong masyarakat? Meskipun mereka sudah bertobat dan tidak akan berbuat korupsi tapi kan belum jaminan seratus persen, karena sekali berbuat susah untuk melepaskan. Berdasarkan info dari KPU RI terdapat empat puluh sembilan mantan napi korupsi yang terdiri dari : DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Menurut Ilham Saputra selaku Komisioner KPU RI dan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 180 dan 240 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mensyarakatkan Calon legeslstif dengan status mantan narapidana untuk mengumumkan secara terbuka kepada publik. Ada pun berapa partai yang memiliki Caleg mantan napi koruptor di antaranya: Partai Golkar ada 8 orang, Partai Gerindra 6 orang, Partai Berkarya 4, Partai Haruna 5 orang, Partai Demokrat 4 orang, PDIP 1 orang, PKS 1 orang, PBB 1 orang, Partai Garuda 2 orang, Perindo 2 orang , PKPI 2 orang, PAN 4 ini belum termasuk DPD.

Hanya tiga Partai yang bersih yaitu PKB, PPP dan PSI. Kalau sudah begini pilihan cerdas ada di tangan rakyat apabila salah memilih bisa menjadi beban moral karena sudah memilih mantan napi koruptor. Pilih lah wakil rakyat yang dapat membawa perubahan untuk kemajuan Bangsa serta benar – benar mau mendengarkan aspirasi rakyat. Harusnya KPU punya aturan tegas bahwa mantan napi koruptor di larang jadi Caleg. Kalau sudah begini masyarakat jangan pilih wakil rakyat eks koruptor. Harapannya bahwa dengan tidak memilih caleg eks koruptor berarti masyarakat sudah tidak memberi ruang bagi mereka untuk kembali duduk sebagai wakil rakyat. Semoga dengan di umumkan 49 wakil rakyat eks koruptor oleh KPU bisa mendampak positif untuk masyarakat agar lebih jeli untuk memilih para caleg. ( CS )

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *